Langsung ke konten utama

Wisuda Ke-10 STIE Sukses Terapkan Prokes

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang mewisudakan 471 wisudawan/wisudawati di Gedung Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau pada sabtu, (27/2/2021). Kegiatan wisuda kali ini tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun dan menggunakan masker. Kegiatan wisuda kali ini menggunakan 2 sesi, sesi pertama umtuk program studi S1 Akuntansi dimulai dari pukul 08.00-11.00 WIB dan sesi kedua untuk program studi S1 Manajemen dimulai pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan Wisuda kali ini juga mendapat bantuan keamanan dari pihak satpol PP dan kepolisian sekaligus guna menjagapenerapan protokol kesehatan. Sebelum mengikuti wisuda tatap muka, peserta dan panitia terlebih dahulu harus melakukan rapid test dan harus menunjukkan hasil non-reaktif. Akses masuk kelokasi juga di batasi, hanya panitia dan peserta saja yang diizinkan masuk. Setelah acara selesai, peserta juga diharapkan langsung meninggalkan lokasi agar tidak menimbulkan kerumunan masa. Dalam sambutannya via virtual zoom, sekretaris pelaksana LLDIKTI wilayah X Yandri SH MH mengatakan agar wisudawan dan wisudawati dapat mengikuti kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta dapat menjadi wisudawan/i yang mampu bersaing dikemudian hari. kegiatan ini juga di laksanakan secara hybrid, dimana peserta yang mengikuti wisuda secara online dilakukan dengan menggunakan zoom. Sebanyak 34 wisudawan/i mendapat gelar cumlaude, 11 diantaranya dari program studi S1 Manajemen dan 23 orang dari program studi Akuntansi. Untuk wisudawati terbaik dari masing-masing program studi di raih oleh Siti Purnama Delima Tanjung SE dengan ipk 3.88 dari prodi S1 Akuntansi dan Yanti SE dengan ipk 3.90 dari prodi S1 Manajemen. Hadir juga Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad SE MM secara virtual zoom yang juga memberikan selamat serta menaruh harap kepada wisudawan/i agar dapat mengembangkan kepri bersaing dalam sektor ekonomi.(tyo)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buletin Edisi IX : Rasa & Karya LPM Jurnalistik STIE Pembangunan Tanjungpinang 2022

 

Intervensi Kemanusiaan Bukan Tindakan Mencampuri Urusan Negara Lain

  Intervensi Kemanusiaan Bukan Tindakan Mencampuri Urusan Negara Lain Sumber: Internet  Ketika sebuah negara terlibat dalam kasus penindasan hak asasi manusia (HAM), maka sudah sewajarnya bagi masyarakat internasional untuk turun tangan menyelesaikannya. Namun tindakan mendukung kemanusiaan tersebut tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu hal yang positif. Beberapa justru menganggapnya sebagai alat politik untuk mencampuri urusan negara lain.  Wakil presiden China, Han Zheng menyebutkan dalam pidato di sidang majelis umum PBB pada Kamis (21/9) bahwa dunia harus berhenti dan menolak isu hak asasi manusia (HAM) menjadi alat politik untuk mencampuri urusan negara lain. Sentimen tersebut bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Dalam perjanjian Westphalia tahun 1648 telah memuat prinsip hukum internasional, yaitu hukum untuk tidak mencampuri urusan negara lain.  Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan urusan dalam negerinya. Perjanjian Westphalia telah melahirka...

Bela Palestina: Menyuarakan Kemanusiaan Melalui Pilihan Konsumen atau Pemboikotan Produk

Menyuarakan Kemanusiaan Melalui Pilihan Konsumen Oleh: Aulia, Juli, dan Natasya Sumber Internet Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan. Ribuan korban jiwa terus berjatuhan, baik anak-anak, orang tua, maupun lansia. Terdapat lebih dari 8000 orang tewas dalam serangan israel, dimana dalam laporan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang dijalankan oleh Hamas tersebut menyatakan  3000 korbannya merupakan anak-anak.  Meskipun demikian belum ada penyelesaian terhadap pertikaian tersebut. Seperti yang dilansir dalam CNBC Indonesia, perang ini belum dapat terselesaikan karena Israel tidak mau tunduk terhadap peraturan ICC terkait perdamaian kedua negara bersangkutan. Israel dalam hal ini tidak pernah menandatangani Statuta Roma sehingga Israel bukan merupakan anggota ICC. Amerika Serikat menyatakan persetujuannya, karena selain Israel bukan anggota ICC, Palestina pun tidak memenuhi syarat sebagai sebuah negara yang ber...